Belanegara – Gejolak di kalangan driver ojek online (ojol) Grab semakin memanas. Aksi demonstrasi yang digelar di beberapa kota besar di Indonesia, menuntut penghentian program Grab Hemat, kini mendapat sorotan tajam dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Ketua SPAI, Lily Pujiati, dengan tegas mendesak pihak Grab untuk segera menghapus program yang dianggapnya merugikan para mitra pengemudi.
"SPAI menuntut dihapuskannya program atau skema orderan diskriminatif," tegas Lily dalam pernyataan resminya Sabtu (19/4/2025). Menurutnya, program Grab Hemat menciptakan sistem yang tidak adil dan merugikan sebagian besar mitra pengemudi. Sistem ini, kata Lily, memprioritaskan pengemudi yang bergabung dalam skema tersebut, sehingga mereka mendapatkan orderan lebih banyak, sementara pengemudi lain justru kekurangan orderan.
Lily menjelaskan lebih lanjut, "Skema Hemat ini memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp2.000 untuk 2-5 orderan antar penumpang. Potongan ini meningkat menjadi Rp3.000 untuk 6 orderan atau lebih. Yang lebih mengejutkan, potongan tersebut naik drastis menjadi Rp20.000 di bulan April ini untuk 10 orderan atau lebih!" Kenaikan signifikan ini, menurut Lily, semakin memperparah kondisi ekonomi para pengemudi.
Demo yang melibatkan ratusan driver Grab ini telah terjadi di berbagai daerah, termasuk Cirebon, Semarang, Kupang, dan Mataram. Para demonstran menyuarakan tuntutan yang sama: hapuskan program Grab Hemat! Mereka merasa program ini secara sistematis mengurangi pendapatan mereka dan mengancam kesejahteraan mereka.
SPAI, sebagai representasi dari para pekerja di sektor transportasi, akan terus mengawal tuntutan para driver Grab. Mereka mendesak Grab untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para mitranya dan menghentikan praktik-praktik yang dianggap merugikan. Ke depan, SPAI berharap Grab akan lebih transparan dan berkeadilan dalam menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada pendapatan para pengemudi. Jika tuntutan ini diabaikan, SPAI mengancam akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperjuangkan hak-hak para driver.
